BUPATI PRINGSEWU MENYAMPAIKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2019

Pringsewu (16/10/2018) Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu. Agenda rapat paripurna ini tentang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019. Penyampaian RAPBD ini yang disampaikan langsung oleh Bupati Pringsewu, menyampaikan bahwa RAPBD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Perundangan lainnya, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
Adapun penyampaian RAPBD Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Pekon, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional (Pemerintah Pusat) dan Provinsi.
Atas dasar RKPD tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pringsewu tanggal 09 Oktober 2018 yang lalu. Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan DPRD Kabupaten Pringsewu tentang KUA dan PPAS, maka pemerintah daerah telah menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan hari ini (16/10).
Ada 6 (enam) dasar kebijakan pokok dan prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam KUA-APBD yang dipadukan dengan proyeksi pendapatan daerah yang tertuang dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 dimana prioritas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selain mendukung tugas pokok dan fungsi OPD juga mendukung prioritas pembangunan antara lain meliputi ; urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, urusan pemerintah fungsi penunjang seperti infrakstruktur publik, fasilitas umum lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian, mendukung kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai sasaran dengan mengoptimalkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, perluasan lapangan kerja, menigkatkan minat masyarakat untuk bertransmigrasi dan mengoptimalkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penguatan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai sasaran dengan meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan, mengoptimalkan sebagai daerah lumbung pangan dan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh.
Secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 terdiri dari ; (1) Pendapatan, secara singkat dapat dijelaskan bahwa Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.198.643.184.721,00 yang terdiri dari Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 87.997.304.000,00., Rencana Pendapatan Dana Perimbangan seebsar Rp. 880.675.340.000,00 dan Rencana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 229.970.540.721,00. (2) Belanja, secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.237.143.184.721,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 694.904.880.361,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 542.238.304.360,00. Dari uraian tersebut, bila dibandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah maka terjadi deficit anggaran sebesar Rp. 38.500.000.000,00. Selanjutnya pembiayaan, penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Lampung sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. 38.500.000.000,00 yang akan digunakan untuk menutupi deficit anggaran sebesar Rp. 38.500.00.000,00. (ferly/amri/aziz)

post.roby

Leave a Reply