Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.

Di dalam Inpres ini terdapat aksi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa, yaitu aksi pada halaman 24 dari lampiran Inpres, dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijasikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) tahun 2017.

Merespon inpres tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika secara khusus menyediakan kolom pada website resmi www.pringsewukab.go.id agar pembangunan di Pringsewu dapat terpantau dengan transparan, diawasi oleh masyarakat melalui teknologi gadgetnya.