PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU ADAKAN SOSIALISASI PP NO. 13 TAHUN 2019

06 Februari 2020
91 Kali Dilihat


Pringsewu - Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs. A. Budiman, PM., M.M di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (06/02/2020).

Menjadi narasumber pada pelaksanaan sosialisasi ini Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Setdaprov Lampung Drs. Dorda. Diikuti oleh para Kepala Subbagian Perencanaan dan Staf dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Dan dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Pringsewu.

Drs. A. Budiman, PM., M.M dalam sambutannya menyampaikan, melalui penyampaian LPPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kapasitas pememerintah daerah. Oleh karena itu, LPPD masuk kategori kedua untuk mendapatkan dana insentif daerah. LPPD Kabupaten Pringsewu merupakan gambaran kinerja Pemkab Pringsewu secara utuh sepanjang tahun 2019, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu tahun 2019.

LPPD merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Narasi yang ada pada LPPD OPD yaitu, Program dan Kegiatan, Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Alokasi dan Realisasi Anggaran, Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan, Permasalahan dan Kondisi, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan. Selain LPPD ada juga Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing OPD sesuai dengan fungsinya, dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai. (diskominfo/rakhmat)



Post Terkait





Kategori