Dinas Sosial Sampaikan Usulan Melalui SIMLARAS

SEBAGAIMANA tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

disebutkan bahwa penyelenggataan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaanya, penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Biaya yang sangat besar tersebut apabila dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sudah barang tentu akan membebani keuangan daerah.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengusulkan beberapa kegiatan baik yang menjadi Program Prioritas Nasional maupun kegiatan yang mendukung target pembangunan nasional urusan pemerintahan.

Usulan tersebut berbentuk usulan Kepala Daerah (Bupati) dan diinput melalui sebuah sistem On Line, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS).

Selain itu, usulan yang sudah ditandatangani oleh Bupati di kirim/diupload ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terintegrasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.

Dalam hal ini Dinas Sosial secara keseluruhan mengusulkan kegiatan/program sebesar Rp. 104. 420.106.000,- (seratus empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah).

Usulan tersebut terbagi ke dalam kegiatan Program Prioritas Nasional sebesar Rp.101.221.016.000,- dalam bentuk kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT),

Program Keluarga Harapan (PKH),
Rumah Tinggal Layak Huni ( RTLH),
Usaha Ekonomi Produktif (UEP),
Subsidi Gas,
Subsidi Listrik,
E-Warong,
Operasional PKH,
serta operasional Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sedangkan usulan kegiatan yang mendukung target pembangunan nasional Urusan Pemerintahan diusulkan sebesar Rp. 3.199.000.000,- yang terdiri dari kegiatan Keserasian Sosial,
Desa Berketahanan Sosial,
KUBE,
UEP bagi PMKS,
Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT),
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB),7
Alat Bantu Penyandang Disabilitas,
dan Operasional LK3.

Menurut Kepala Bappeda Pringsewu, Relawan, SE., dalam arahannya dalam rapat menyampaikan bahwa walaupun suatu kegiatan sudah menjadi prioritas nasional, tetap saja daerah harus mengusulkannya ke Pemerintah Pusat,

karena sekarang ini semua kegiatan baik di Pusat maupun Daerah harus berdasarkan usulan dari bawah.

Untuk itu sudah disiapkan sebuah sistem (SIMLARAS) untuk memasukkan usulan-usulan tersebut dari daerah kepada Pemerintah Pusat.

Dalam kesempatan yang lain, Bupati Pringsewu, H. Sujadi, ketika dimintakan pendapatnya mengatakan bahwa sudah seharusnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlomba-lomba dalam mencari alternatif sumber pembiayaan/kegiatan baik ke Propinsi maupun ke Pusat sesuai dengan jalur koordinasinya.

“Untuk itulah Dinas itu ada. Mereka dibentuk untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, bukan hanya sekedar pelengkap organisasi saja”, katanya.

“Kalau sebuah organisasi tidak aktif sudah sewajarnya kalau dilakukan evaluasi terhadap keberadaannya”, tutupnya.(Sumber : dpmp.pringsewukab.go.id)

Leave a Reply