Kepala Daerah Harus Berani Evaluasi Bawahannya

PRINGSEWU – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah merupakan komandan perencanaan pembangunan di daerah, dimana ia adalah pengendali operasional pemerintahan di sebuah daerah. Oleh sebab itu, kepala daerah harus selalu memastikan bahwa setiap program yang sudah dilansir jadi kebijakan, benar-benar dieksekusi, disamping harus disertai dengan evaluasi rutin terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perpanjangan tangan kepala daerah di lapangan.

Demikian dikatakan Mendagri saat memberikan pembekalan di hadapan ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah di aula BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (6/12), yang juga diikuti oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dan Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., serta Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi dan Wakil Ketua Hj.Rita Irviani Fauzi.

Menurut Mendagri, jika kepala daerah merasa tidak cocok dengan sekda atau kepala dinas, ya kepala daerah harus berani mengevaluasi.

“Jangan sampai, ketidakcocokan tersebut membuat akselerasi pembangunan berjalan tersendat. Kalau sudah tidak cocok, ya, ganti saja,” kata Tjahjo Kumolo.

Sementara itu terkait banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri.

Karenanya ia meminta para kepala daerah dapat menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran berharga, sehingga nangan ada kongkalingkong dalam pembahasan anggaran.

Jika praktik main mata dalam pembahasan anggaran terus dilakukan, lanjut Mendagri, tidak menampik OTT akan kembali terjadi, terlebih saat ini pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya diawasi oleh KPK. Karenanya, Tjahjo menekankan agar dalam perencanaan anggaran jangan ada ‘bargaining’ dengan DPRD, terlebih yang berkaitan dengan dana.

Terkait hal tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah tidak memaksakan program kepada DPRD disertai dengan imbalan, karena suatu saat hal tersebut pasti akan terbongkar.

“Jangan main-main dengan uang rakyat, dengan dijadikan bancakan, jika tak ingin bermasalah,” tegas Mendagri Tjahjo Kumolo. (© Humas Pemkab Pringsewu / Isnanto Hapsara, A.Md. / Atok)

Leave a Reply